Jakarta (Antara) – Pemerintah akan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) pada tahun 2058, atau dua tahun sebelum Indonesia mencapai target nol emisi karbon, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aribin Tasrif.

“Setelah tahun 2030, PLTU tidak akan dibangun. Setelah tahun 2030, akan ada tambahan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Pengoperasian PLTU akan berhenti total pada tahun 2058,” ujarnya pada Dialog Transisi Energi Indonesia 2023, Senin. . .

Menkeu mencatat, Indonesia akan membangun pembangkit listrik berbasis EBT berkapasitas 700 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan listrik yang diperkirakan mencapai 1.942 terawatts per hour (TWh) pada tahun 2060.

Tasrif mengatakan bahwa pada tahun 2030, penggunaan energi surya akan meningkat pesat, penggunaan energi panas bumi akan meningkat menjadi 22 GW, dan pada tahun 2039, energi nuklir akan dikomersialkan sebagai sumber energi, sehingga meningkatkan kapasitasnya hingga lebih dari 30 GW. Pada tahun 2060.

Sedangkan pumped storage pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akan dibangun pada tahun 2025, sedangkan sistem penyimpanan energi baterai akan dibangun secara besar-besaran pada tahun 2034, ”ujarnya.

Menkeu menegaskan, pemerintah sedang menyiapkan dana untuk memitigasi risiko tinggi pengembangan sumber listrik panas bumi di 20 wilayah kerja yang berpotensi menghasilkan listrik sebesar 6.783 MW.

Menurut Tasrif, listrik yang bersumber dari program elektrifikasi pemerintah yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan kompor listrik pada kendaraan listrik dan pembangunan stasiun pengisian daya, akan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia mencatat, proyek-proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil yang ramah lingkungan.

Namun dalam melakukan transisi energi, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, antara lain ketersediaan teknologi, kebutuhan untuk meningkatkan praktik teknis, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan keterbatasan pendanaan.

Menteri mencatat bahwa Indonesia saat ini bekerja sama dengan Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan (JETP) untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan, khususnya di sektor pembangkit listrik.

“Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan dan kami berharap dapat terus menjalin kerja sama dengan negara lain,” ujarnya.

Berita terkait: Presiden Jokowi mengimbau warga Jakarta menanam pohon untuk meredam polusi udara
Berita terkait: Indonesia meningkatkan dekarbonisasi untuk memenuhi target NZE 2060
Berita terkait: Indonesia siap menutup pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 9,1 GW pada tahun 2027

Diterjemahkan oleh: Sanya Dinda S, Resinda S
Penulis: Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2023