Penguasa situs ibu kota baru Indonesia tertangkap tangan dalam kasus korupsi: Badan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA: Bupati Benazir Bazar Utara di provinsi Kalimantan timur Indonesia telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berencana untuk pindah ke ibu kota baru negara itu.

Saat ditanya oleh CNA, juru bicara BNPB Ali Fikri membenarkan bahwa Bupati ditangkap pada Kamis (13 Januari) sore di Jakarta.

“Ya, orang KPK dirampok di Jakarta dan Kaltim kemarin sore. Di antara mereka ada tujuh orang yang tertangkap tangan di Jakarta, antara lain Bupati Benazir Bashar Utara, beberapa pegawai pemerintah dan beberapa dari pihak swasta,” kata Fikri.

Di Kaltim, KPK menangkap empat orang yakni PNS dan anggota swasta.

Juru bicara itu mengatakan mereka telah ditangkap secara khusus atas tuduhan suap.

“Jadi ada beberapa tindakan penghargaan dan penerimaan (suap) yang melibatkan pejabat pemerintah, dalam hal ini salah satunya Bupati Benazir Bazar Utara,” kata Fikri.

Pejabat KPK masih menyelidiki 11 orang dan diharapkan untuk memberikan rincian lebih lanjut, termasuk kasus dan waktu yang tepat, pada konferensi pers Kamis malam.

Fikri juga mengatakan kepada CNA bahwa sejumlah uang telah disita selama operasi tersebut. Jumlah totalnya belum diumumkan. Fikri mengatakan beberapa di antaranya dalam rupee dan sejauh ini tidak ada mata uang asing yang disita.

Pada tahun 2019, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara, Megacity, akan dipindahkan dari Jakarta ke daerah terpencil Benazir Bazar Utara dan Kudai Kardanekara di Kalimantan timur, pemerintahan terpencil Benazam Bazar Utara menjadi berita utama pada tahun 2019. Benazir Bashar adalah penguasa Utara, Tuan Abdul Kafoor Masood.

Karena sebagian besar kegiatan ekonomi negara dipusatkan di ibu kota saat ini, Jawa, langkah tersebut dipandang penting untuk menyelamatkan Jakarta yang tenggelam dan padat serta memperbaiki Kalimantan dan bagian timur Indonesia.

Tak lama kemudian harga tanah di daerah itu mulai naik. Pembangunan proyek ibu kota baru senilai 466 triliun rupee (US$32 miliar) itu akan dimulai pada 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *