Di saat jutaan orang menjadi pengangguran akibat pandemi dan penyebaran informasi yang salah tentang vaksin, pemerintah telah mengizinkan penggunaan sanksi terhadap mereka yang menolak untuk divaksinasi terhadap virus Corona.

Perubahan terakhir Peraturan Presiden tentang Vaksinasi Coronavirus mengatur tentang vaksinasi wajib bagi orang yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin oleh Kementerian Kesehatan, kecuali mereka tidak memenuhi kriteria kesehatan tertentu.

Mereka yang menolak untuk divaksinasi dapat dikenakan denda atau sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian bantuan sosial dan akses layanan publik. Namun, karena hanya orang miskin dan rentan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, hukumannya tampaknya khusus untuk segmen populasi tertentu.

Meskipun demikian, keragu-raguan vaksin, yang dapat menghambat kampanye vaksin nasional, belum…