Mengatasi ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan di Indonesia

Pada hari Minggu, lembaga pendidikan di Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Rayakan sekali lagi perayaan tahunan yang memperingati kelahiran guru pendidikan kenamaan tanah air, Ki Hadjar Diwantara, di tengah pandemi COVID-19.

Karena situasi epidemiologi tersebut, maka diadakan acara peringatan yang mengangkat tema “bergerak maju serentak untuk menerapkan kebebasan belajar” untuk secara efektif mencegah penyebaran penyakit novel coronavirus.

Melalui akun Instagram resminya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan pesan semangat kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia.

“Dunia telah berada dalam cengkeraman pandemi COVID-19 selama lebih dari setahun, tetapi semangat belajar pada anak-anak kita jangan pernah pudar. Saya berharap saat-saat krisis ini segera berakhir, dan kita semua dapat menghadapi- tatap muka lagi, ”kata Jokowi melalui pesan singkat di akun Instagram-nya.

Faktanya, pandemi COVID-19 global yang menyeret Indonesia ke dalam krisis kesehatan dan ekonomi ganda sejak Maret tahun lalu telah memaksa sekolah dan universitas di seluruh negeri untuk secara digital mengubah proses belajar dan mengajar mereka.

Dalam melindungi dosen dan mahasiswa dari tertular atau menularkan penyakit Coronavirus, pemerintah Indonesia terus belajar dari rumah kebijakan selama pandemi COVID-19.

Akibatnya, guru sekolah dan fakultas universitas mengalihkan kegiatan mengajar atau perkuliahan di kelas ke mode e-learning. Karenanya, pelajar di seluruh negeri, termasuk pelajar yang berada di provinsi Papua dan Papua Barat, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online.

Selain transformasi digital di bidang pendidikan yang telah ditempuh Indonesia di masa pandemi, Hari Pendidikan Nasional tahun ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antara Jawa dan luar pulau.

Kesenjangan ini sangat terlihat, dan menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi Nadim Makarem yang dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi dalam perombakan kabinet kecil pada 28 April 2021.

READ  Laut berada di bawah tekanan untuk meraup untung setelah pertumbuhan yang didorong oleh virus korona

Jawa selalu dipandang sebagai pemasok utama pendidikan berkualitas di Indonesia berkat kehadiran banyak sekolah dan universitas terkemuka sementara jumlah pusat unggulan di daerah luar pulau masih sangat terbatas.

Terkait perguruan tinggi terbaik di Indonesia, misalnya, sistem informasi riset berbasis web pemerintah, Sinta (Science and Technology Index), menegaskan adanya kesenjangan kualitas antara perguruan tinggi di Jawa dengan di luar pulau.

Menurut Sinta, 20 perguruan tinggi Indonesia dalam publikasi penelitian selama tiga tahun terakhir didominasi oleh yang ada di Jawa sedangkan banyak perguruan tinggi lain yang terwakili di Sumatera, Bali dan Pulau Sulawesi.

Dua puluh perguruan tinggi yang berprestasi tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadja Mada (UGM), Universitas Erlanga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin (Onhas), Universitas Badjadjaran (Unpad), Bogor Institut Pertanian (IPB), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Malang (UNM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Sebelas Maret (UNS)), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Udayana (Unud), Universitas Sriwijaya (Unsri).

Berdasarkan data tersebut yang dipublikasikan Sinta di https://sinta.ristekbrin.go.id/ pada Sabtu (2 Mei 2021), perguruan tinggi di daerah di luar Jawa yang terdaftar untuk produktif dalam publikasi penelitian terindeks Scopus terwakili. hanya oleh Unhas. USU, USK, UNP, Unud, dan Unsri.

Universitas Hasanuddin berbasis di Makassar Sulawesi sedangkan Sumatera mewakili USU, USK, UNP dan Unsri; Pulau Bali diwakili oleh Unud. Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku dan Papua tidak memiliki perwakilan di 20 perguruan tinggi untuk tampil dalam publikasi penelitian.

READ  Leonardo: AW109 Trekker memasuki pasar helikopter Indonesia

Jika kesenjangan kualitas pendidikan tinggi dibandingkan antara provinsi-provinsi di Indonesia Barat Jauh dan Indonesia Timur Jauh, itu juga terlihat.

Sementara Aceh diwakili oleh Universitas Syiah Kuala (USK) dalam 20 besar perguruan tinggi di Sinta, Universitas Cenderawasih Papua (Uncen) belum mampu menampilkan dirinya dalam daftar bergengsi.

Melihat hasil yang dicapai masing-masing Aceh, Papua, dan Papua Barat dalam HDI Indonesia 2020, ketimpangan tampaknya semakin terlihat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Aceh mendapat skor 71,94 sedangkan Papua dan Papua Barat yang menerima dana swadaya 126,99 triliun rupee sejak 2012, masing-masing mendapat skor 60,44 dan 65,09 untuk IPM.

Tanggung jawab untuk mengatasi ketimpangan dalam kualitas pendidikan di Indonesia berada pada kementerian yang dipimpin oleh Nadim Makarem, meskipun tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat, Kementerian Keuangan RI, misalnya, mengimbau pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana abadi untuk membiayai pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan bagi masyarakat Papua.

Dana tersebut dapat dialokasikan dari anggaran tahunannya, menurut Direktur Program Beasiswa LPDP, Doi Larsaw.

Selain itu, Papua dan Papua Barat harus memiliki pejabat pemerintah yang berbakat yang dapat berpikir dan bekerja di luar kotak serta menjaga koordinasi yang efektif dan komunikasi yang baik.

Menteri Administrasi Kabupaten Papua Dan Julian Vlasi mengatakan Maret lalu, “Kami membutuhkan” kegilaan “untuk membangun Papua. Kami tidak dapat bekerja seperti biasa.”

Ia menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif dan solid antara pejabat pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah di wilayah gubernur.

Ia mencontohkan, “koordinasi yang kuat dan komunikasi yang baik sangat penting karena tidak ada masalah di Papua yang bisa diselesaikan jika berkomunikasi dengan baik.”

READ  Kerja sama tim pemerintah swasta mewujudkan impian di tengah pandemi

Berita terkait: Saya tidak melihat alasan bagi para papis untuk menuntut kemerdekaan: pemimpin komunitas

Berita terkait: Pemadaman kabel bawah laut: Warga Papua didesak untuk tidak mempercayai rumor vandalisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *