Partai politik (parbol) harus mendorong budaya berpikir kritis dan mendorong inovasi berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan.

JAKARTA (Antara) – Untuk mencapai tujuan pembangunan, partai politik harus mendorong budaya berpikir kritis dengan melibatkan dialog antar lembaga termasuk pemerintah daerah, demikian himbauan Wakil Ketua MPR Lestari Moertijat.

“Partai politik harus mendorong budaya berpikir kritis dan memajukan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan,” katanya dalam keterangan tertulis yang dirilis di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan acara technical assistance bertema “Integrasi Partai Politik dalam Pembangunan Daerah” di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023) malam.

Menurut Moerdijat, konsep partai politik dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pada tahun 1770, filsuf dan ekonom Irlandia Edmund Burke menggambarkan partai politik sebagai sekelompok pria dan wanita yang memiliki pandangan politik yang sama untuk kepentingan nasional.

Anggota kelompok seperti itu akan berbagi nilai, minat, dan latar belakang yang sama, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka mengakomodasi perbedaan dan persamaan sehingga mereka dapat berjalan bersama menuju tujuan bersama, tambahnya.

Belakangan, pada awal abad ke-20, konsep partai politik bergeser menjadi organisasi elit dengan struktur politik yang kompleks, katanya.

Memang, dalam konteks pembangunan daerah, partai politik harus mengakomodir kepentingan nasional, tidak hanya dengan memperbaiki infrastruktur fisik tetapi juga dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ujarnya.

“Oleh karena itu, partai politik dapat berperan sebagai institusi yang menghormati tujuan politik dengan mengembangkan pembelajaran berbasis visioner dan ideologis, mempromosikan budaya berpikir kritis dan inovasi berbasis sains,” tambahnya.

Dalam keterangannya, Wakil Ketua MPR juga menegaskan bahwa partai politik harus berperan sebagai wadah untuk menciptakan kesadaran sosial akan kepentingan nasional dengan mengutamakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.

Berita Terkait: Jangan Lupakan Jabatan Menteri, Wapres Beri Tahu Pimpinan Partai Politik
Berita Terkait: Membubarkan DPR lebih banyak ruginya daripada untung partai: Mahfut

Diterjemahkan oleh: Kelang Kaliarda, Tegar Nurpitra
Pengarang : Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2023