KabarTotabuan.com

Memperbarui berita utama dari sumber Indonesia dan global

Indonesia bergerak untuk membangun penjaga pantai formal
Top News

Indonesia bergerak untuk membangun penjaga pantai formal

Bendera Baklama, Pemotong Tanjong Datu. Meski dicap sebagai “Penjaga Pantai Indonesia”, Baklama belum memiliki gelar resmi tersebut (foto file pemerintah Indonesia)

Diposting pada 5 Juli 2023 pukul 19.57

Administrator Maritim

Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk badan penjaga pantai baru untuk mengambil alih kemampuan Badan Keamanan Laut (Paklama) yang ada dan meningkatkannya.


Baglama didirikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2014 dengan tujuan memformalkan peran sistem keamanan yang sebelumnya terkoordinasi secara longgar. Pada tahun 2022, diperkuat dan diberdayakan sebagai badan koordinasi semua penegakan hukum maritim di Indonesia. Itu juga melakukan tugas merumuskan strategi keamanan maritim bangsa.


Namun, pemerintah berhenti mengoordinasikannya dengan lembaga pesaing, yang jumlahnya banyak. Kementerian Perhubungan Indonesia memiliki dinas keamanan kapal, Penjaga Pantai dan Laut Indonesia (KPLP), yang menangani fungsi pengaturan pelabuhan dan pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran dalam konservasi sumber daya laut. TNI Angkatan Laut sendiri melakukan patroli perbatasan laut. Polri memiliki unit maritimnya sendiri, Chad-Boler, yang tugasnya sebanding dengan Paklama.


Dengan berbagai lembaga mengejar misi yang sama, tanggung jawab dan kemampuan untuk keamanan maritim tersebar luas, dan pemerintahan Jokowi berharap untuk menyatukan mereka di bawah satu panji. Presiden Widodo sebelumnya menyampaikan harapannya agar “Baklama menjadi inti dari Indonesia Coast Guard”, dan ini juga merupakan ambisi dari badan tersebut: sudah menyebut dirinya sebagai “Indonesia Coast Guard”, meskipun nama ini belum ada. Hukum.


Menurut Aristio Riska Dharmawan, seorang peneliti kebijakan maritim di Universitas Indonesia, tujuan ini masih jauh. Seperti yang dikonfigurasi saat ini, Paklama perlu menarik kapal dan personel dari lembaga Indonesia lainnya untuk menjalankan misinya. “Baklama harus memiliki staf yang terpisah dari lembaga penegak hukum lainnya, dengan personel ini memiliki pelatihan dan kualifikasi Penjaga Pantai khusus,” tulis Dharmawan pada tahun 2020. seperti TNI Angkatan Laut dan Polri.”


Dalam sebuah seminar di Jakarta pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Mohd Mahmud MD mengatakan kepada wartawan bahwa Widodo akhirnya mengeluarkan perintah resmi untuk membentuk Penjaga Pantai Indonesia. Badan Penjaga Pantai yang baru akan menangani keamanan perbatasan maritim, anti-penyelundupan, dan penegakan hukum maritim pedalaman. Baklama terlibat dalam pembuatannya, kata sutradara Ann Gurnia kepada Jakarta Globe.

READ  Inpex Jepang menunda peluncuran kembali proyek LNG Abadi di Indonesia

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

"Pemikir jahat. Sarjana musik. Komunikator yang ramah hipster. Penggila bacon. Penggemar internet amatir. Introvert."